Kelemahan Kualitas SDM Indonesia

by | Jun 19, 2020 | Artikel | 0 comments

Oleh:

Prof. Dr. Laurence A Manullang

Jakarta, 20 Oktober 2019

Ketua Dewan Pembina Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan

Ketua Dewan Pembina Persatuan Guru Besar (Pergubi) Indonesia

Ketua Dewan Mangaraja Lembaga Adat Budaya Batak dalam Bidang SDM dan Pendidikan

RENDAHNYA KUALITAS SDM INDONESIA

ABTRAKSI

Peningkatan kualitas SDM Indonesia terletak pada kualitas hulunya yaitu pendidikan.

Melemahnya kualitas SDM di Indonesia adalah karena kurang jelasnya pengelolaan antara pendidikan akedemik dan pendidikan vokasi.

Dalam penerapannya baik itu ditingkat perguruan tinggi maupun disekolah yang lebih rendah penerapan dan pengelolaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi hampir sama., Padahal menurut sasaran dan  bobot materi perkuliahan sangatlah berbeda.

Pendidikan akademik adalah berkecimpung dalam keilmuan, riset dan mempersiapkan pengajar dan ratio perkuliahannya diatur 80 % teori dan 20 % praktikum.

Sedangkan pendidikan Vokasi adalah dipersiapkan untuk kerja, maka perkualiahannya di disain 45 % teori dan 55 % praktikum. Selama 5 hari kuliah satu minggu mahasiswa duduk mempelajari teori di kampus 2 hari dan 3 hari praktek di perusahaan merupakan pelatihan dan magang.

Untuk itu BUMN/BUMD dan Badan usaha Swasta PMA dan PMDN wajib membuka peluang untuk mahasiswa/siswi vokasi magang atau praktikum di tempat mereka.

Kalau perlu pembinaan Sekolah Vokasi ini diatur dengan undang-undang seperti dilakukan di Jerman dan pembinanya diangkat Menteri Khusus atau Badan Kordinasi Pelatihan dan Pendidikan Vokasi (BKP2V) untuk pendidikan Vokasi seperti dilakukan di RRC. Hasilnya di Jermanlah yang paling sedikit pengangguran di Eropa, dan malah banyak penemuan-penemuan teknologi atas hasil karya sekolah vokasi di RRC.

Peranan PNS di geser dari fungsi administrative kini 65% berbanding fungsi innovative 35%, jadi berbalik menjadi 35% administrative dan 65% innovative disetiap kementerian dan pemerintahan daerah karena bobot fungsi adminstrative makin membengkak karena berkembangnya mata rantai perijinan untuk setiap segmentasi.

Jumlah polisi dapat ditingkatkan dari 443 193 kini jadi 650 000 tapi strukturnya harus mampu menampung semua personalia polisi kearah produktif dan dinamis.

TNI menimal ditingkatkan pada jumlah personnel yang ideal jadi 800 000 dari 361823 kini agar strategi pertahanan kita dapat lebih mutakhir daripada sikap menanti tetapi proaktif, Jika sekarang sistem pertahanan kita adalah menanti musuh menduduki wilayah darat kita baru kita bersama rakyat mendeploi pertahanan rakyat semesta. Dengan meningkatkan personnel TNI diharapkan harus mampu memukul musuh bilamana sudah memasuki garis imaginer zee, dan kalau musuh terlalu kuat dan mampu menembus garis imaginer dan memasuki wilayah Indonesia baru dimobilisasi rakyat dalam rangka pertahanan rakyat semesta.

Tentu harus ditopang oleh alat pertahanan seperti Armada dan pesawat gempur, Ini tentu memakan banyak biaya yang dapat ditutupi dengan kebijakan Tax Amnesty jilid kedua dan intensifikasi pemberantasan korupsi.

SINOPSIS

MASALAH SDM

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang  berjalan selama ini kurang didukung oleh produktipitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun yang dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7 % selama orde baru hanya berasal dari pemamfaatan sumber dalam intensif ( hutan dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman luar negeri dan pinjaman langsung.

Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan manejerial dan produkpitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi  nasional merupakan kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan global.

Tingkat SDM Indonesia terutama produktipitas kerjanya memang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean sekalipun.

Labor forces Indonesia 131 juta dan sekitara 50 juta di antaranya dengan pendidikan hampir 50 % adalah lulusan Sekolah Dasar saja. Sebanyak 12 % atau 13 % lulusan Universitas, dan 37 % pendidikan Sekolah Menengah dan persentasi yang paling banyak dari kelompok ini adalah SMP.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan.,Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan ang telah dicapai.

Pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia. Sebab peningkatan kualitas SDM yang mampu mendorong daya saing Indonesia secara global.

Dalam rilis World Economic Forum (WEF) mengenai indeks daya saing global, Indonesia berada di posisi 45 DARI 140 negara di dunia pada tahun 2018. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun 2017 di posisi 50

Daya saing sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia karena sumber daya manusia mampu menggerakkan sektor-sektor produktif.

Kualitas SDM bangsa Indonesia,dalam kategori rendah dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan.

Angkatan  kerja Indonesia masih didominasi tingkat pendidikan SMP kebawah. Dimana angkatan kerja dengan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 10 %,kemudian tingkat luluisan SMA sebanyak 25 % sisanya sebanyak 65 % lulusan SMP kebawah. Jadi sekalipun mempunyai bonus demographi tetapi proporsi terbesar dari penduduk usia produktif tadi hanya SMP kurang significant untuk mendorong kualitas SDM itu sendiri sehingga bonus demographi itu tidak mempunyai dampak yang berarti dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah negara, Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan negara itu memberikan pendidikan pada penduduknya.

Badan Pusat Statistik 2016 mencatat, di Indonesia terdapat  angkatan kerja 127.67 juta jiwa.Tammat SD sebanyak 47.37 persen, tamat SMP sebanyak 18.57 % setingkat  SMA/SMK sebanyak 25.09 persen, sedangkan tamat D1,D2,D3 hingga Strata I sebanyak 8.96 %. Angka ini menunjukkan rendah taraf pendidikan angkatan kerja di Indonesia didominasi tamatan SD.

Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahtraan penduduk. Di negara ASEAN kualitas  SDM dan ketenagakerjaan Indonesia masih berada diperingkat bawah, terbukti bahwa indeks pendidikan Indonesia kalah dari negara ASEAN lain hanya unggul dari Kamboja, Laos, dan Myammar.

Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Kualitas dan talenta yang dimiliki tiap  individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi., Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia

Bagaimana mengukur daya saing tersebut? Lemahnya Daya Saing Indonesia  Global Talent Competetive Index (GTCI PDF adalah peningkatan daya saing berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Beberapa indikator penilaian indeks ini adalah pendapatan per capita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informatika, gender, lingkungan, tingkat toleransi hingga stabilitas politik.

Sistem pendidikan di Indonesia tergolong besar dan beragam dengan jumlah murid lebih dari 50 juta dan tenaga pengajar sebanyak 2.6 juta yang tersebar di lebih dari 250 000 sekolah di Indonesia., Hal ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikan ke 4 terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat.

Akan tetapi terlepas dari begitu besarnya usaha pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia, ternyata pendidikan di Indonesia masih belum tersebar secara merata karena masih adanya keterbatasan akses untuk daerah lain di Indonesia dan boleh dikata kualitas pendidikan di Indonesia masih jalan ditempat malah mundur dalam beberapa wilayah keilmuan dan ketrampilan.

 Pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pendidikan.  Terbukti dari Anggaran Pendidikan  tercatat 2014 sejumlah Rp. 375.4 trilliun dan tahun 2019 naik jadi 492.5 trilliun atau 20 % dari APBN tujuannya demi meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2019, beberapa diantaranya untuk Program Indonesia Pintar, Bantuan Operational Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan dan beasiswa bidik misi.

Kondisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Education Index yang dikeluarkan lehHuman Development Reports pada tahun 2017, Indonesia pada posisi ketujuh di ASEAN degan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura yaitu 0.832. Peringkat ke dua diraih Malaysia 0.719 dan disusul oleh Brunai Darussalam 0.704. Pada posisi ke 4 adalah Thailand dan Filippina, keduanya sama-sama memiliki skor 0.661. Infografik Periksa Data SDM Indonesia kalah saing angka tersebut menggunakan Means Years Of Schooling dan Expected Year of Schooling.

Walaupun Pemerintah telah mengalokasikan 20 % dari APBN untuk pendidikan tetapi kualitas SDM kita masih dibawah negara negara ASEAN. Sudah sangat tepat bahwa salah satu prioritas untuk Presiden  Jokowi dalam periode ke II ini adalah meningkatkan kualitas SDM dan link and match dengan pendidikan sebagai motor pemacunya.

PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Peranan pendidikan tinggi sangat significant sebagai penggerak dalam meningkatkan SDM. Sebab pendidikan tinggi sendiri bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir serta mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik di dalam masyarakat., Sistem pendidikan tinggi diharapkan mampu memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat minat dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan pendirian program studi yang bersangkutan.,

Namun kondisi perguruan tinggi di Indonesia kini cenderung membelenggu/memenjarakan “kebebasan” mahasiswa. Ini semua akibat adanya pelbagai hambatan sistem perguruan tinggi dan birokrasi deparetmen/kampus  yang rumit. Dengan berlakunya sistem Uang Kuliah Tunggal, pembatasan waktu kuliah, sistem pemberian tugas yang berlebihan, dan lainnya adalah sebagai bukti pembelengguan terhadap mahasiswa dan kewajiban administratif oleh Direktorat Kelembagaan Pendidikan Tinggi yang tidak mempunyai nilai tambah pada pendidikan tinggi itu.

Kewajiban adminstratif oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ini menciptakan biaya tinggi yang bermuara pada biaya kuliah yang harus dibebankan pada para mahasiswa dimana pada gilirannya hanya segelintir perguruan tinggi strata atas yang bisa mengalokasi biaya akademik itu pada mahasiswa., Sehingga mengkerdilkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi itu terbukti pada tahun 2017 partisipasi masyarakat usia 19-24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan 2.6 % sisanya  diisi oleh kelas menengah bawah. Hal ini menunjukan ketidak merataan akses yang nyata dalam pendidikan tinggi itu dan langsung tercermin ketimpangan sosial.

Sejatinya perguruan tinggi (kampus) didirikan untuk menciptakan manusia-manusia yang berilmu pengetahuan, bukan untuk “memeras” para mahasiswa dengan sistem yang komplikasi belum dikuasai suatu sistem diperkenalkan sistem yang baru.

Tentunya untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas sebagai manusia di dalam suatu perguruan tinggi harus menggunakan dengan sistem yang baik., Hari ini terlihat sistem pendidikan tinggi terkesan memenjarakan, mengikat mahasiswanya sehingga melahirkan krisis mahasiswa yang berkualitas.

Untuk itu, mahasiswa harus sadar dengan kondisinya saat ini dan sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa supaya menggugat sistem pendidikan tinggi yang menjauhkan mahasiswa dari masyarakat, sistem yang membuat jurang pemisah dari lingkungan sosial.

TUNTUTAN AKADEMIK TERLALU PADAT

Padatnya tuntutan akademik itu menyebabkan mahasiswa kekurangan waktu meningkatkan kemampuan di luar kampus dan organisasi. Contohnya adanya tuntutan kampus untuk lulus cepat, yaitu 3.5 tahun. Hal itu hanya akan berdampak pada akreditasi kampus dan indeks prestasi kumulatif tinggi perguruan tinggi saja, karena telah mampu menyuguhkan semua persyaratan akademik yang jelimet walaupun dengan mengorbankan kreatipitas mahasiswa.

MENGENAI OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Hal ini sebenarnya telah diatur dalam RUU pada pasal 66, Bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma, dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan oprasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Semua ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, mutu, effektipitas dan effisiensi.

Memang dasar dan tujuan kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi oleh Menteri. Evaluasi Menteri ini yang dinilai “overboard”. Dari pelaksanaan Monev oleh LLDikti dan Dirjen Kelembagaan Dikti disambung lagi visitasi accessor BAN – PT dengan mengirim personalia yang tidak dibenahi oleh elemen edukatif dan diskussi yang menyeluruh dengan pihak perguruan tinggi tetapi melaksanakan sistem audit yang bertindak seperti polisi super sebagaimana lazim dilakukan auditor pada zaman dahulu yang sangat berat bobot kekuasaan telah mempersulit kredibilitas pimpinan perguruan tinggi itu sendiri.

AKREDITASI KELEMBAGAAN LEMBAGA DAN PRODI

Selama ini akreditasi kelembagaan belum terukur. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi dilakukan untuk melihat kelayakan program studi perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

Dengan demikian akreditasi ada dua,yaitu berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kedua akreditasi mandiri, yang merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas dasar rekommendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Penerapannya masih berbelit-belit dan tidak mudah di akses.Prosedur yang sangat komplikasi. Dosen harus mendapat NIDN, dimana NIDN ini diminta ijin dan persetujuan dari Dikti/LLDikti dimana lembaga mengurusi masalah ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga terciptalah lingkaran setan dimana lembaga dan prodi itu tidak dapat diakreditasi dan perguruan tinggi itu masuk dalam pembinaan, data perguruan tinggi itu yang secara rutin  dilaporkan melalui ESPBED dan atau PDPT tidak di upload dalam forlab dikti akibatnya perguruan tinggi tidak boleh mewisuda dan mahasiswa dirugikan menjadi cacat dalam masyarakat.

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi international kedalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan international tanpa kehilangan nilai nilai ke Indonesiannya, Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip bebas aktif, solidaritas, toleransi, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang saling memberi manfaat.

Kerjasama international mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Juga dengan adanya kerjasama international ini dapat dilakukan pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri dan penyelenggaraan pendidikan ilmiah yang bermutu. Dengan kerjasama internantional, tidak berarti dunia pendidikan tinggi di Indonesia bermental inlander, tetapi mampu berfikir secara global dan bertindak dengan kearifan local (think globally and act locally)

Tapi tidak segampang yang tertulis untuk menjalani kerjasama international,Segudang ijin-ijin dan rekomendasi diperlukan sebelum perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi international

Sebenarnya yang paling bagus dan effisien cukup perguruan tinggi itu melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama international pada Menteri, dan tanda terima laporan itu dianggap sebagai ijin pelaksanaan kerjasama internasional itu.

MELIHAT KONDISI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Ada beberapa persoalan yang menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia harus membenahi diri. Dari sekian banyak persoalan yang ada, persoalan di bidang tenaga kerja pendidikan tinggi juga tidak diabaikan begitu saja.

Disamping itu pembenahan tenaga kerja pendidikan juga bisa dilihat dari manajement Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di perguruan tinggi.

Perbaikan sistem informasi oleh PPID juga perlu dilakukan supaya informasi bisa diberikan lebih terbuka dan lengkap. Perbaikan sistem manajemen ini bisa dilakukan hingga menempatkan secara hati-hati wakil dalam unit fakultas dan jurusan.

Kemudian perbaikan mutu bisa dilihat dan kondisi pendidikan tinggi yang berlabel sangat birokratis, Dahulu sekitar tahun 1970 an manajemen di perguruan tinggi di Indonesia masih sederhana, tetapi cukup mumpuni,.saat itu hubungan mahasiswa dengan dosen cukup dekat dan tidak kaku.

Hal itu terjadi hampir di setiap kesempatan, terutama ketika mahasiswa menulis tugas akhirnya. Dosen cenderung menginspirasi mahasiswanya. Keadaan ini berbeda dengan zaman sekarang Mahasiswa cenderung takut pada dosen.

Mahasiswa tidak memaksimalkan kerja dosen sebagai fasilitator ilmu, atau sekedar tempat berdiskusi, Dosen pun sama saja, Lebih banyak mengesampingkan kepentingan mahasiswa dengan alasan kesibukan.

Disisi lain, layanan akedemik dahulu lebih terarah ramah. Meski belum memanfaatkan teknologi, layanan akademik juga tidak kaku tidak terlalu ribet dalam hal birokrasi, apalagi seperti ada terjadi konotasi tidak ada berlakunya praktek feodalistis.

Berbeda dengan sekarang,layanan akademik seringkali tidak tidak ramah. Hal  ini  dilakukan untuk mahasiswa dan dosen tertib dalam melaksanakan kegiatan akademik  di kampus tapi hasilnya dicapai dengan penuh kekakuan dan jauh dari innovasi.

Kekakuan ini digunakan mengejar kuantitas berbeda dengan diluar negeri yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Selanjutnya mutu pendidikan di Indonesia masih berada dalam tahap peningkatan riset dengan output yang kurang  jelas. Pada pelaksanaannya, mewujudkan perguruan tinggi berbasis riset di Indonesia masih menemui kendala.

Dua dari sekian banyak kendala yang ada adalah kesibukan suatu perguruan tinggi dalam mencari mahasiswa baru dan kesibukan dosen dalam proses akreditas perguruan tinggi yang cenderung ditingkatkan dari proses belajar-mengajar saja.

Selain itu meningkatkan perguruan tinggi berbasis riset juga masih menjadi kesulitan bagi perguruan tinggi yang masih dianggap kecil. Mereka masih berusaha memenuhi tuntutan untuk memiliki fakultas, jurusan dan program studi.

Hal tersebut membuat manajemennya tidak effisien dan mubazir, juga membuat perguruan tinggi tidak siap untuk memiliki basis riset. Oleh karena itu mereka membutuhkan perhatian lebih banyak dalam pembinaan dari Dikti/LLDikti. Disamping itu kegagalan dikti memberikan pembinaan untuk perguruan tinggi melakukan riset tetapi sibuk meng akumulasi dana riset di dikti yang tidak digunakan.

Sementara itu perguruan tinggi yang besar terutama yang sudah berbadan hukum sudah lebih siap diarahkan untuk menjadi perguruan tinggi riset. Mereka bisa diarahkan untuk menggandeng  dengan industri besar dan menjalin kerjasama.

Kemudian mereka seharusnya diarahkan untuk lebih fokus pada pancarian mahasiswa pascasarjana demi menaikkan jumlah riset berikut output yang bisa berguna untuk kehidupan masyarakat Disisi lain akan lebih baik jika perguruan tinggi terutama PTN yang berbadan hukum diberi keleluasaan dalam mengelola manajemen nya sendiri.

Dianggap sebagai jawatan pemerintah yang wajib dikontrol sebenarnya kurang menguntungkan bagi ekosistem akademik dan otonomi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Kampus juga terbebani dengan pola akreditasi perguruan tinggi yang kaku. Mereka selanjutnya telah terbebani.

Kondisi sistem perguruan tinggi di Indonesia kini cenderung membelenggu/memenjarakan “kebebasan” mahasiswa. Ini semua akibat adanya berbagai hambatan sistem perguruan tinggi dan birokratis departemen/kampus yang rumit. Sebagai hasilnya adalah keluaran mahasiswa yang kurang kompetitif dan kalah bersaing dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri

Sehingga banyak generasi muda Indonesia yang kehilangan kerja karena tidak mampu bersaing di dunia kerja.Selain itu banyak perusahaan asing yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang lebih professional dari Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Rekomendasi. Perlu dilakukan perombakan sistem pendidikan tinggi secara total. Dibutuhkan Perpu ATAU INPRES ATAU yang lain menimpali sistem itu yang mengganti undang-undang dan  semua Peraturan Menristek yang tidak mampu memacu dan meningkatkan kualitas pendikan tinggi di Indonesia yang diharapkan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

INSPERATIVE

SEKOLAH KNOWING VS SEKOLAH BEING

Kantor kami perusahaan PMA dari Jepang  mendapat pinpinan baru dari perusahaan induknya. Ia akan menggantikan pimpinan lama yang sudah waktunya kembali ke negaranya.

Sebagai partner, saya ditugaskan untuk mendampinginya selama dia di Indonesia. Saya memperkenalkan kepadanya relasi dan melihat objek wisata di Bandung dan Jakarta.

Pada saat kami ingin menyeberangi jalan teman saya itu selalu berusaha mencari zebra cross. Berbeda dengan saya dan orang Jakarta yang lain dengan mudah menyebrang di mana saja sesukanya.

Teman saya ini tetap tidak terpengaruh oleh situasi. Dia terus mencari zebra cross ataupun jembatan penyeberangan setiap kali akan menyebrang. Padahal di Indonesia tidak setiap jalan dilengkapi dengan sarana seperti itu.

Yang lebih memalukan mesikipun sudah zebra cross tetap saja para pengemudi tanjab gas tidak mau mengurangi kecepatan guna memberi kesempatan pada para penyebrang.

Teman saya geleng-geleng kepala mengetahui prilaku masayarakat kita. Akhirnya saya coba menanyakan pandangannya mengennai fenomena  menyebrang jalan.

Saya bertanya, mengapa orang-orang di negara ini menyeberang tidak pada tempatnya meskipun mereka tahu bahwa zebra cross itu adalah sarana untuk menyeberang jalan. Sementara mengapa dia selalu konsisten mencari zebra cross meskipun tidak semua jalan di negara kami dengan sarana tersebut

Pelan pelan dia menjawab pertanyaan saya,.:”It is all happen because of the education system”

Saya kaget mendengar jawabannya. Apa hubungannya menyeberang  jalan sembarangan dengan sistem pendidikan?

Dia melanjutkan penjelesannya. Didunia ada 2 jenis sistem pendidikan yang pertama adalah Sistem pendidikan menjadikan anak-anak kita menjadi mahluk “KNOWING” ATAU SEKEDAR TAU SAJA, sedangkan yang kedua sistem pendidikan mencetak anak anak manjadi makluk BEING

Apa maksudnya? Maksudnya sekolah hanya mengajarkan banyak hal UNTUK DIKETAHUI PARA SISWA, Sekolah tidak mampu melakukan apa yang diketahui sebagai bagian dari kehidupan nya.

Anak anak tumbuh hanya mahluk KNOWING  hanya sekedar mengetahui bahwa ZEBRA CROSS adalah tempat menyebrang dan tempat sampah adalah menaruh sampah, tapi mereka tetap menyebrang dan membuang sampah secara sembarangan.

Sekolah semacam itu biasanya mengajarkan banyak sekali mata pelajaran.Tak jarang membuat para siswanya STRESS, PRESSURE DAN AKHIRNYA MOGOK SEKOLAH.

Sagala macam diajarkan dan banyak sekali diujikan tetapi  tak satupun dari siswsa yang menerapkannya setelah ujian. Ujiannya pun sekedar tahu saja “knowing”

Di negara kami sistem pendidikan benar benar diarahkan untuk mencetak manusia-manusia yang tidak hanya tau yang apa yang benar tetapi mau melakukan apa yang benar sebagai bagian dari kehidupannya.

Di negara kami anak-anak hanya diajarkan 3 mata pelajaran pokok:

1. Basic Science

2. Basic Art

3. Social

Dikembangkan melalui praktek langsung dan studi kasus  dan dibandingkan dengan kejadian nyata di seputar kehidupan mereka. Mereka tidak hanya TAHU  mereka juga mau menerapkan ilmu yang diketahui itu dalam keseharian hidupnya.

Anak-anak ini juga tahu persis alasan mengapa mereka mau atau tidak mau melakukan sesuatu.

Cara ini mulai diajarkan pada anak-anak sejak usia mereka  sangat dini agar terbentuk sebuah kebiasaan yang kelak akan membentuk mereka jadi makhluk BEING YAKNI manusia-manusia melakukan apa yang mereka tahu benar.

Betapa sekolah begitu memegang peran yang sangat penting bagi pembentukan perilaku dan mental anak-anak bangsa.

Tidak hanya sekedar berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi yang hanya mampu memberi IJAZAH kepada anak-anak bangsa.

Karakter perilaku dan kejujurn adalah landasan untuk membangun anak didik yang lebih beradab dalam berperilaku.

Bukan sekedar angka-angka akademik seperti tertera di buku-buku raport sekolah ataupun indeks prestasi IPK.

Kejujuran dan etika moral adalah prioritas utama. sedangkan kepintaran itu kita kembangkan kemudian karena setiap anak terlahir pintar dan pendidikan itu sendiri adalah perkembangan.

Oleh sebab itu seyogianya kita tidak perlu terlalu risau jika seorang anak belum bisa calistung (baca tulis hitung) saat masuk SD atau bahkan setelah sekolah SD sekalipun. Tapi mestinya harus peduli jika seorang anak Tidak jujur dan bereitika buruk.

PENDIDIKAN ITU BUKAN UNTUK PERSIAPAN UNTUK HIDUP KARENA PENDIDIKAN ADALAH KEHIDUPAN  SEPANJANG  HIDUP. (Diteruskan oleh LABB tgl 18/10/2019

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Walaupun persentase PNS hanya 1.6% dari penduduk nasional namun peranannya dalam pembangunan nasional sangatlah significant.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis data statistik PNS di Indonesia per 31 Desember 2018 adalah 4 185 503 pegawai, bertugas di Instansi pusat (22.44%)  atau jumlah 939 236 sedangkan sisanya alias 3 246 267 bertugas di daerah (77,56 %)

Serta berdasarkan sebarannya jumlah tertinggi di pulau Jawa dengan persentase 20.6 % atau setara dengan 1 209 036. Sebaliknya untuk PNS dengan jumlah terendah adalah di Papua dan Maluku dengan persentase 5.83% atau berjumlah 248 020 PNS

Kemudian dari distribusi umur jumlah PNS didominnasi kelompok 41-60 tahun yang mencapai angka 2 896 821 pegawai

Jika dilihat dari aspek pendidikan 52 % dari total PNS menduduki tingkat pendidikan setara sarjana (S1). Setelah itu terbanyak kedua dengan persentasi 21 % setingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)

Terkait dengan belanja negara mencapai sekitar 21.6 % dari APBN. Diantara angka tenaga kerja PNS di pusat mencapai 19.5 % dan didaerah 80.1 %.

PNS didaerah semata-mata 100 % merupakan beban pembangunan sebab rata-rata PNS didaerah terlambat kerja dan kalau sudah datang sibuk membaca koran dan duluan pulang padahal belanja PNS didaerah mencapai 80 %.

Demikian juga ditingkat pusat komposisi PNS terdiri dari 65 % tenaga administratif dan 35 % tenaga innovatif dimana tenaga administratif ini berkembang untuk menciptakan ruang untuk memberikan ijin-ijin yang pada gilirannya mobilisasi pembangunan nasional berjalan ditempat dalam beberapa sekmentasi mengalami kemunduran.

Sebagai contoh departemen PU pada tahun 2013 pada masa Presiden SBY dari total belanja nasional 1 430 trilliun belanja modal hanya rp 168 trilliun (17%) sedangkan belanja pegawai rp. 215 trilliun dimana pegawai itui tidak membangun ketrampilan atau innovatif lainnya.

Pada hal apabila kementerian aktif dan innovatif dengan belanja 100 trilliun bisa tercipta lapangan kerja baru 2.7 juta pekerjaan baru.

Baru pada pemerintahan Jokowi dimulai pada tahun 2014 PU bergerak penuh innovasi dalam innovasi dalam membangun prasarana berupa infrastruktur berupa jalan tol, pelabuhan laut dan udara dan perkeretaapian.

Demikian pula dipacu oleh departemen wisata, perikanan dan kelautan serta sumber daya energy

Karena itu semangat innovatif itu harus ditingkatkan pada setiap departemen dan mengobah ratio komposisi administrative berbanding innovatif jadi 65 % innovative versus 35 % administrative.

Rekomendasi:

Agar PNS di restrukturisasi dari komposisi 65 % tenaga administratif dan 35% innovatif, di robah komposisinya menjadi 35% tenaga administrative and 65% tenaga innovatif. Konsekuensinya adalah mata rantai perizinan dipotong dengan signifikant

DIBUTUHKAN JUTAAN SEKOLAH VOKASIONAL

Pendidikan Kejuruan atau yang dikenal sebagai pendidikan vokasi atau skill based,semakin lama semakin populer. Bahkan banyak perusahaan semakin menyukai lulusan  pendidikan vokasi sebab dinilai lebih siap kerja.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menekankan pada keahlian praktikal yang dibutuhkan langsung terjun kedunia kerja.

Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait dan BUMN bekerjasama untuk mewujudkan jutaan sekolah vokasional dan pelatihan vokasional. Ini perlu dilakukan agar tercipta tenaga kerja trampil dan siap kerja.

Dalam kesempatan itu Presiden memerintahkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BUMN/BUMD untuk bekerja sama membentuk vocasional school dan vocational training di daerah daerah serta mendorong pihak swasta ikut program tersebut.

Agar swasta juga ikut bergerak dalam bidang ini terutama vokasional training, sehingga muncul lembaga-lembaga vokasional training didaerah dari swasta yang kita inginkan, ujarnya,Presiden mengatakan jika hanya dari pemerintah, maka tidak mungkin akan terwujud jutaan vocational school dan vocational training.

Berkaitan dengan vocational school dan vocational training agar besar-besaran jangan diceritain hanya 1000,2000 atau 10 000 yang kita butuhkan jutaan demikian Presiden.

Pendidikan kejuruan biasanya mengharuskan mahasiswa untuk magang sebelum menamatkan program pilihan mereka.

Banyak orang yang masih salah paham bahwa vokasional memiliki tingkatan yang berbeda dengan sarjana. Sebenarnya, program ini memiliki tujuan yang berbeda dari sarjana. Program sarjana sebagian besar mempelajari teori terhadap sebuah materi sedangkan vokasional lebih mengutamakan praktek agar dapat langsung diimplementasikan dalam dunia kerja.

Mahasiswa pendidikan kejuruan vokasi sangat bervariasi, mulai dari satu semester hingga beberapa tahun tergantung program yang dipilih.

Jerman berhasil mengoptimalkan fungsi sekolah kejuruan vokasi (berufsschule). Dengan menerapkan model dual system. Mereka memiliki jumlah pengangguran yang paling sedikit di Eropa. Model dual system tercipta sebagai hasil kollaborasi antara pemerintah dan swasta. Siswa vokasi di negara itu memiliki jam belajar di sekolah satu sampai dua hari dan mereka belajar praktek di perusahaan 3 sampai 4 hari. Full selama sekolah siswa vokasi mendapat  hak gaji dan cuti selama proses belajar tersebut. Alhasil setelah lulus siswa memiliki kecakapan dari satu bidang yang diminati dan benar-benar siap bekerja. Karena Sekolah Vacational ini di Jerman sangat penting dan wajib maka diatur landasan hukum khusus untuk sekolah vocational ini berbentuk undang undang.

Kisah lain sekolah vokasi di Negara Cina,Di negeri Tirai Bambu itu kita dapat melihat banyaknya produk innovasi lahir justru dari sekolah vokasi berkat kontribusi sekolah vokasi ini. Sebut saja Alipay, Payease, WeChat yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan hampir semua aktipitas kebutuhan sehari-hari hanya dengan ponsel. Kemajuan ekonomi,sains dan teknologi yag mengguncang dunia ini tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pemerintah Cina di bawah Presiden Xi Jinping dalam menjaga kualitas Sekolah Vokasi (SV) dinegara tersebut.

Untuk menyelaraskan dengan tren pendidikan global, Sekolah Vocational (SV) harus melakukan 3 reformasi, Pertama: fokus pada kuantitas diganti dengan kualitas Kedua: dari government sponsored menjadi gabungan antara government and non-government sponsored,.Ketiga: dari sistem pendidikan umum menjadi pendidikan vokasi yang nyata, Organisasi sosial, NGO dan swasta harus lebih banyak mengambil porsi dalam pembangunan SV ini baik pembangunan sekolah maupun sistem belajar. Karena merekalah yang paling diuntungkan untuk memanfaatkan skill siswa ketika sudah lama lulus. Selain itu agar ada penyesuaian antara teori dan praktek.

Fenomena saat ini SV masih menjadi pilihan kedua bagi siswa dan orangtua, Gengshi sebagai siswa dianggap lebih gaul ketimbang sebagai SMK/STM dan program politeknik di perguruan tinggi., Padahal kedua segmentasi itu sama-sama penting. Salah satu untuk mengikis gap itu ialah dengan mendorong SV dalam perkembangan inovasi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama para siswa memilih SV ialah agar cepat mendapatkan pekerjaan dan menghemat biaya pendidikan karena belajar sambil magang yang dapat gaji seperti pekerja rutin lainnya. Namun tidak cukup sampai disitu saja perlu dibangun landasan hukum berupa undang-undang atau Perpu atau PP menunjukan bahwa sekolah dan program vokasi ini jadi primadona.

JALUR VOKASIONAL ATAU JALUR AKADEMIK

Jalur akademik adalah jalur pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang  mampu memahami dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang ditekuni. Dengan kata lain jalur akademik dipersiapkan menjadi pemikir, peneliti, cendikiwan atau bagian riset dan pengembangan.Jalur akademik sebenarnya tidak mempersiapkan lulusannya yang siap kerja didunia industri sehingga rancangan kurikulum hanya diharuskan prosentase tertentu (20 %) untuk praktikum. Jalur akademik ditawarkan oleh perguruan tinggi dengan bentuk Universitas, Sekolah Tinggi dan Institut. Yang focus menyelenggarakan pendidikan program politeknik fokus untuk pada jalur vokasional

Untuk mempersiapkan lulusan yang siap pakai, pada umumnya pendidikan vokasional menyiapkan infrastruktur dan bahan praktikum yang sesuai dengan dunia kerja/usaha sehingga ketika memulai karir, lulusan tidak canggung dengan situasi sebenarnya dunia pekerjaan. Pemagangan merupakan program wajib yang dilakukan pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.Tujuannya untuk mendekatkan mahasiswa pada situasi riil dunia kerja. Jalur vokasional diselenggerakan oleh institusi pendidikan tinggi Universitas, Institute, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik

Jalur vakasional adalah jalur pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang siap bekerja di dunia usaha maupun organisasi nirlaba sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Jalur vokasional mencakup jenjang pendidikan D1, D2, D3, D4 dan pada tingkat magister dan doktor adalah magister dan doktor terapan. Pendidikan jalur vokasional lebih menitik beratkan proses pembelajaran pada praktikum. Praktikum mencakup minimal 55 % dari  total SKS yang harus ditempuh. Ini berarti pada jalur vokasional jata matakuliah teori hanya maksimal 45 % dari semua mata kuliah yang ditawarkan.

Akan tetapi sebagian besar perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasional menyelenggarakan cara yang sama dengan pendidikan akademik. Dengan kata lain pendidikan vokasional diselenggarakan tidak menekankan praktikum atau menyelenggarakan praktikum seadanya. Pada akhirnya lulusan jalur akedemik dan jalur vokasional tidak memiliki karekteristik lulusan yang berbeda, Fakta pendidikan jalur vokasional yang tidak dikelola dengan baik oleh pihak swasta mengakibatkan dunia usaha dan organisasi nirlaba (Pemerintah danYayasan) juga memiliki pola pikir yang sama dengan masyarakat umum.Dunia usaha memandang lulusan sarjana lebih baik daripada lulusan diploma sehingga cenderung menempatkan lulusan jalur akademik pada posisi yang lebih baikdi struktur organisasi maupun penggajian dibandingkan dengan lulusan jalur vokasional. Akibatnya pendidikan jalur vokasional menjadi tidak berkembang, padahal jalur ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap untuk bekerja. Untuk memperbaiki ini jalur pendidikan vokasional harus dibangun suatu landasan hukum berupa undang undang atau perpu/pp untuk meawajibkan perguiruian tinggi dengan badan usaha baik BUMN dan Swasta bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasional ini, Sebab bidang yang paling sulit untuk perguruan tinggi untuk mengajak perusahaan membuka pintu bagi mahasiswa vokasional mempersiapkan 3 sampai 4 hari satu minggu praktikum diperusahaan mereka dengan memberikan fasiltas penggajian untuk mahasiswa untuk magang sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri

TNI dan POLRI

TNI dan Polri adalah juga SDM yang sepintas lalu disinggung dalam presentasi ini.

Jumlah TNI pada saat ini sangat tidak mencukupi jika dibandingkan luas wilayah teriitorial yang diharus diamankan. Jumlah ideal personnel TNI untuk mengamankan seluruh teritoriat Indonesia minimal 0.4 % dari jumlah penduduk atau sekitara 800 000 personnel., Sekarang, tercatat hanya 361 823 personnel. Indonesia yang sedang mengalami transisi ke arah demokrasi membutuhkan tentara yang kuat, loyal sehingga Indonesia jangan dilecehkan oleh negara lain.,Pada kekuatan TNI saat ini hanya mampu menyerang musuh kalau sudah memasuki wilayah dan menduduki darat Indonesia. Padahal pertahanan yang ideal sebuah negara besar seperti Indonesia harus mampu mengusir bahkan menyerangnya apabila musuh sudah memasuki garis imaginer zee, Memang bukan hanya dipersiapkan dari segi personnel harus disupport oleh fasilitas yang mendukung TNI melakukan itu seperti Armada melihat Indonesia adalah negara kepulauan, dan pertahanan udara yang canggih., Karena itu TNI harus melakukan program pembangunan kekuatan TNI yang dinamis dan proaktif hingga tahun 2024.

POLRI

Sama seperti TNI Jumlah POLRI Indonesia pun sangat kurang. Jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia saat ini tercatat 445 193 orang. Ketimpangan ratio jumlah polisi di Indonesia dengan jumlah penduduk total yaitu 1:1500 atau lebih kecil lagi. Artinya satu polisi mengawasi 1500 penduduk di negeri ini, padahal standar PBB menyebutkan standar ideal itu adalah 1:400 atau 1:300 atau 650 000 berdasarkan 260 juta penduduk. Namun ada sesuatu posisi paradoks dengan jumlah polisi 445 193 dengan komposisi 1 polisi mengawasi 584 010 penduduk saat ini masih ada sejumlah perwira menengah polisi yang belum memegang jabatan fungsional, Hal ini harus diperbaiki dengan mengusun struktur organisasi yang proaktif dinamis.

Untuk ini memang perlu biaya besar itu dapat ditutupi dengan tax amnesty jilid ke dua, pemberantasan korupsi dan pemblokiran harta kekayaan koruptor di luar negeri.

KESIMPULAN KENAPA MELEMAHNYA SDM DI INDONESIA

Peningkatan kualitas SDM terletak pada kualitas hulunya yaitu pendidikan, Melemahnya kualitas SDM di Indoinesia adalah karena kurang jelasnya pengelolaan antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasional.

Dalam penerapannya baik itu ditingkat perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah yang lebih rendah penerapan dan pengelolaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi hampir sama., Padahal sasaran dan bobot materi perkuliahan sangatlah berbeda.

Pendidikan akademik adalah berkecimpung dalam keilmuan, riset dan mempersiapkan dosen dan pengajar dan ratio perkuliahannya diatur 80 % teori dan 20 % praktikum. Sedang pendidikan vokasi adalah mempersiapkan untuk kerja maka perkuliahannya didesain 45 % teori dan 55 % praktikum. Selama lima hari belajar satu minggu seoyagianya 2 hari kuliah di kampus dan 3 hari belajar praktikum di perusahaan sekaligus untuk latihan dan magang. Ini tidak terlaksana karena sulitnya mendapat perusahaan untuk menerima siswa dan mahasiswa kuliah praktikum. Jadi hampir semua mata kuliah dan mata pelajaran diajarkan di kampus dan  para anak didik belum pernah dilatih di perusahaan secara nyata.

Untuk memperbaikinya perlu dibuat suatu peraturan ataupun berupa undang-undang dengan mewajibkan perusahaan seperti BUMN/BUMD, PMA dan PMDN serta badan usaha lain agar mereka menerima kerjasama dengan pengelola pendidikan vokasi untuk menerima anak didik menempuh pendidikan praktikum di perusahaan seperti yang dilakukan oleh Jerman dimana keberadaan dan pengeloloan pendidikan vokasi diatur dengan undang-undang, Bisa saja nanti untuk Pendidikan vakasi dibina oleh satu kementerian khusus Vokasional karena pentingnya pendidikan itu. Sama halnya dengan /BUMN dulu hanya berada dalam pengawasan ekselon 2 di departemen keuangan karena pentingnya pengelolaan BUMN ini dijadikan menjadi satu kementerian.

Peranan PNS harus diadakan pergeseran dari 65 % mnengurus administrative dan 35% innovatif menjadi 65% innovative dan 35 % administrative disetiap kementerian dan kantor pemerintah di pusat dan daerah.

Jumlah POLRI dapat ditingkatkan tapi struktur organisasinya dikembangkan dan mampu meyerap semua personnel POLRI diserap oleh struktur organisasi secara efficient dan effektif

Jumlah TNI ditingkatkan pada jumlah personalia yang ideal 800 000 agar strategi pertahanan kita dapat bergeser dari menanti musuh datang menduduki daratan kita jadi proaktif ,menjadi  mampu memukul mundur musuh tatkala musuh sudah mendekati garis imaginer zee kita.Dan tetap mempertahankan sistem pertahanan kita bila musuh  lebih kuat  menduduki negara kita tetap kita menyerang balik dengan pertahanan rakyat semesta.

Demikianlah pemantauan kenapa SDM Indonesia masih lemah, dan ini hanya sebagai motivasi untuk mengadakan penelitian lebih mendalam. Semuanya yang disuguhkan ini Pak Presiden sudah tahu, masukan ini hanya sebagai reminder saja.

Share This