ROAD MAP UNIVERSITAS TIMBUL NUSANTARA

PROLOG

Universitas Timbul Nusantara, yang disingkat UTIRA telah menempuh perjalanan dari embrio yang disebut prolog, dikukuhkan menjadi STIE-IBEK ( Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK) dan dirubah menjadi Universitas Timbul Nusantara (UTIRA).

Badan Hukum Yayasan

UTIRA dikelola oleh Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK). Yayasan IBEK didirikan pada tanggal 7 Desember 1981 dengan Akte Notaris Wenda Sungkar Alumei, SH, dengan nomor Akte 60, tanggal 18 Deswember 1991 dan diamandemen dengan akte Notaris oleh Notaris Lieke L. Tukgali No.86, tanggal 18 Desember 1993, dimana sesuai dengan perubahan aturan tentang Yayasan, terakhir dengan akte Notaris Lieke Tukgali No. 16 tanggal 27 Juli 2010 dan akte No.14 tangal 14 Desember 2010 dan dikukuhkan sebagai badan hokum berdasarkan perubahan UU tentang Yayasan baru, oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-1609.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 28 Maret 2011.

Gerakan Profesional

Yayasan IBEK memulai gerakan professional dengan menggagas Forum Bisnis, khususnya untuk menjembatani pemerintah dengan dunia profesi/ badan usaha. Pendirian Forum ini didasari oleh hasil kajian/inventarisasi IBEK terhadap beberapa Undang-undang yang meyangkut hasil hajat kehidupan badan usaha yang secara factual banyak yang tidak relevan lagi dengan situasi lingkungan strategis (lingstra) apalagi dalam mencipakan kondisi kondusif guna mengembangkan investasi.

Oleh karena itu Yayasan IBEK memfokuskan diri pada kondisi Undang-undang/Surat Keputusan dan Peraturan Pemerintah yang brkaitan dengan kelancaran dunia usaha pada umumnya dan yang terpaut dibawah diskresi ekuin (ekonomi Keuangan dan Bisnis).

Setiap hasil perumusan forum dialog ini diserahkan pada pemerintah untuk dipakai sebagai masukan guna menggali UU/SK/PP yang sifatnya overlapping. Salah satu pergantian UU dimana IBEK berperan sebagai mitra pemerintah adalah penerbitan UU Perpajakan, PPh, PPn, PBB dan Kepabean UU/ peraturan lama.

Peranan IBEK adalah mengumpulkan pada manager perusahaan berdialog dengan Dirjen Pajak dan jajarannya tentang penerapan UU Perpajakan No. 6, PPh No.8, PPn, PBB.

Seminar perpajakan tentang sosialisasi pendalaman UU PPN yang diprakarsai IBEK dan tim dari Dirjen Pajak memberikan support penuh, dimana para manajer perusahaan menyambut baik sikap Dirjen Pajak tersebut dan mengapresiasi usaha IBEK.

Seminar tentang PBB sangat berkembang dan sukses dimana pada saat itu wajib pajak PBB baru ratusan ribu wajib pajak, sekarang sudah mencapai kurang lebih 60 juta orang, sesuatu yang besar dinilai dari performencenya.

Disamping perpajakan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang jadi sorotan. Setiap barang yang masuk untuk keperluan pabrik harus melalui 62 meja pejabat bea cukai, mengakibatkan bahan baku dan barang modal yang diperlukan oleh pabrik sangat terlambat, pada gilirannya mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

IBEK juga mengumpulkan para manajer perusahaan baik PMDN/PMA untuk berdialog dengan Dirjen Bea Cukai. Kemudian hasil-hasil diskusi diserahkan pada Pemerintah ternyata ada bottle neck. Arus barang di Bea Cukai mengakibatkan biaya produksi sangat tinggi dan harga hasil Indonesia tidak mungkin bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri termasuk ASEAN.

Dialog dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya yang yang diselenggarakan IBEK.

Karena begitu sulitnya budaya Bea Cukai ini dirubah maka diusulkan pada Presiden agar Bea Cukai dihentikan untuk sementara, dan urusan barang-barang import dikontrakan dengan perusahaan Swiss yaitu SGS dengan bekerja sama dengan Sucofindo.

Bukan hanya pajak dan bea cukai, juga BKPM harus diinjeksi agar bisa memberikan layanan one stop service. IBEK sedang memprakarsai dialog dengan Ketua BKPM dan jajarannya sehingga animo para investor semakin meningkat. Kenapa tidak, jika pada masa sebelumnya untuk perusahaan ijin PMA diperlukan 2 tahun. Dengan 3 dialog ini maka semua departemen melimpahkan wewenang ke BKPM untuk memberikan ijin, kecuali Deparlu, Hankam, Agama, Moneter dan BI. Sejak itu ijin utuk PMA dan PMDN diperas menjadi beberapa minggu saja dari tahun ke tahun.

Ketua BKPM, Ir. Suhartoyo memberikan support untuk dialog BKPM dengan para Direktur/manajer perusahaan. Juga Ketua Umum IBEK Laurence A. Manullang, memprakarsai Ir. Suhartoyo Kepala BKPM sebagai Keynote Speaker di kongres sedunia IAFEI di Madrid Spanyol dalam rangka mempromosikan investasi di Indonesia pada tahun 1982.

 

 

Dari BKPM, IBEK menyoroti lambatnya pertumbuhan Pasar Modal (BAPEPAM). Ketua IBEK Laurence A. Manullang sangat aktif berdialog dengan dua mantan Ketua BAPEPAM, Dr. Sutadi Sukarja, dan Prof. Barli Halim.

Ternyata tersendatnya perkembangan Bapepam adalah dikarenakan tidak cukupnya sarana sebagai landasan hukum untuk merealisasikannya.

Maka pada masa Prof. Dr. Barli Halim diajukan untuk menginventarisasi semua perangkat hukum dan diterbitkan UU/Peraturan yang baru sebagai nafas baru BAPEPAM. Pada saat itu baru 5 perusahaan terdaftar di Bapepam yang dibandingkan dengan sekarang sudah ratusan perusahaan dengan kapitalisasi trilliunan.

Ketua BAPEPAM Sutadi Sukarja, memberikan uluran tangan berdialog dengan para direktur perusahaan dalam forum IBEK.

Ketua BAPEPAM Prof. Dr. Barli Halim mengulurkan tangan untuk improvisasi growth BAPEPAM.

Dalam perjalanan simposium maupun dialog peranan intelligent dan security juga sangat menentukan. Maka IBEK mengundang Pangkomkaptib dan Pangab ABRI – Benny Murdhani berdialog dengan anggota IBEK agar jangan terjadi kekakuan.

Bukan hanya secara nasional, IBEK juga sempat memprakarsai kongres sedunia di Jakarta yang dihadiri oleh 400 orang pada eksekutif dari 5 benua dimana Henry Kissinger, William Miller, Menteri Keuangan USA, Prof. MacCracken Chairman Security Council USA memberikan dukungannya.

Kongres ini diselenggarakan oleh International Association of Financial Executive Institutor (IAFEI) dimana Ketua IBEK Prof. Dr. Luarence A. Manullang menjabat sebagai Wakil Presiden sedunia dari organisasi elit ini. Kongres ini dibuka oleh Jenderal Umar Wiradikusuma dan Keynote Speaker of Prof. Dr. Ali Wardhana, Menko Ekuin pada waktu itu.

Selama kurun waktu 15 tahun dari 1971 s/d 1986, IBEK telah berhasil mengumpulkan 2970 eksekutif nasional dari 950 perusahaan BUMN, PMA da PMDN. Semuanya sudah dengan level tertinggi dan telah mengikuti workshop symposium di dalam negeri maupun luar negeri, dan dengan tingkat profesi yang tinggi. Pertemuan demi pertemuan ini dengan kualitas dan disiplin seminar yang tinggi dan tingkat professional dan nara sumber yang boleh dikatakan tinggi sekali yang terdiri dari para expert seperti USA, UK, France, Germany dan dalam negeri.

STIE-IBEK

Dalam dialog tahun 1986 para peserta yang terdiri dari para direktur dan manajer perusahaan yang telah mengikuti manfaat menghadiri dialog IBEK sangat puas 6 karena pemanfaatan waktu yang sangat intensif, mereka menyimpulkan bahwa materi topik yang dibahas selama tiga hari sudah sama cakupannya dengan satu semester di kuliah pendidikan tinggi perguruan tinggi yang diselenggarakan secara konvensional.

Dalam akhir pertemuan mereka mengajukan suatu himbauan sbb:

Kepada Yth Bapak Laurence A. Manullang, anda telah berhasil memilih topik dan pembicaraan yang sangat professional membahas topik-topik yang relevan dimana topik itu ditujukan pada high target group yaitu pada direktur dan manajer perusahaan.

Anda tidak terlalu berat tugasnya sebab audience anda adalah orang sangat professional dan anda dapat dengan cepat menyelesaikan topik-topik itu dengan hasil yang memuaskan. Namun kami menghimbau agar Pak Laurence A. Manullang dapat meringankan beban para direktur/manajer kami ini semuanya dengan memproduksi tenaga muda lulusan S1 Universitas yang siap pakai. Sebab pada umumnya mereka yang kami rekrut memerlukan waktu 6 bulan baru bisa kerja produktif, itupun memilih budaya yang harus dimata-matai dan kurang disiplin. Oleh sebab itu kami mohon agar IBEK membuka suatu perguruan tinggi yang menerapkan experimental & theoritical education seimbang dan link and match.

Himbauan itu Manullang pikirkan satu tahun, dan bulan Agustus 1987 Laurence A. Manullang memutuskan membuka perguruan tinggi. Maka beliau menghubungi Kopertis 3 membuka pendidikan tinggi bisnis dan ekonomi.

Jawaban yang diterima adalah Sekolah Tingi Ilmu Ekonomi sudah penuh dan ijin untuk itu untuk ditutup.

Dengan gigih Laurence A. Manullang membuktikan bahwa telah terjadi pembajakan pada manajer dilapangan berarti manajer yang professional sangat dibutuhkan.

Dengan wewenang yang ada ditangan Prof. Dr. Sumadikarta diberikan Ijin Operasional untuk pendirian STIE-IBEK dengan No. 15/Kop.III/S-VII/1987 tanggal 3/08/1987 dengan tiga jurusan yaitu Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi. Studi Pembangunan untuk program S1, D3, dimana diberikan waktu membuktikan perkembangannya selama kurun waktu 2 tahun. Karena kesungguhan yang prima, ijin operasional ini dapat ditingkatkan jadi Terdaftar ijin Dirjen Dikti No.0256/0/1989 tanggal 26 April 1989.

Sambutan mahasiswa atau keberadaan STIE-IEBK makin berkembang, dan atas kegigihan semua pihak, ijin Terdaftar ditingkatkan jadi ijin Diakui per No.106/Dikti/Kop/1992, tanggal 9 April 1992. Tiga tahun setelah Terdaftar, progresnya sangat cepat menggembirakan sebab Dirjen Dikti memberikan tenggang 7 waktu sebenarnya selama 5 tahun tetapi dapat dicapai selama 3 tahun. Namun karena kesungguh-sungguhan pada dosen dan mahasiswa maka ijin diakui ini dilalui satu tahun saja, sebab STIE-IBEK telah berhasil memperoleh ijin Disamakan tanggal 1 Mei 1993 dengan No.219/Dikti/Kop/1993. Walaupun ijin Diakui diberikan 4 tahun. Pada waktu yang sama, telah pula diperoleh Ijin Penyelenggaran Magister Management dengan No.437/Dikti/Kop/1993 tanggal 17 Juli 1993.

Sistem Akreditasi

Kemudian system penilaian berkembang dari sistem Terdaftar, Diakui, dan Disamakan jadi system Akreditasi, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan No.78/D/O/1997, tanggal 17 Agustus 1997 yang mengacu pada UU No.2/1989 dan PP30/1989, maka kualitas program studi dikukuhkan dengan Akreditasi.

Maka pada 11 Agustus 1998 dengan Nomor 001/BAN-PT/AK-I/V/III/1998 program studi Manajemen dapat akreditasi B dan akreditasi Akuntansi C.

Akan tetapi IBEK mengirimkan gugatan terhadap prodi Akuntansi diakreditasi C sedang ini adalah primadona prodi di IBEK, maka kami minta agar peringkat akreditasi itu ditinjau kembali. Maka BAN PT dalam SK nya No.022/BAN-PT/AK-IV/VIII/2000, memutuskan prodi Akuntansi STIE-IBEK mendapat akreditasi B

Evaluasi berikutnya tahun 2014, No.10/BAN-PT/AK-VII/S-1/IV/2004, Prodi manajemen mendapat nilai Akreditasi B. tahun 2011, dengan No.008/BAN-PT/AK-IX/S-1/1/2006, Prodi Akuntansi dapat B lagi berlaku s/d 26 Januari 2011. dengan akreditasi Magister Manajemen B sesuai dengan SK.025/BAN-PT/AK-1/S-2/IX/2000 Tanggal 13 September 2000

demikianlah perkembangan yang sangat positif dari STIE-IBEK, maka kami dapat arahan dari Dirjen DIKTI untuk dapat ditingkatkan pada level Universitas sebab ada trend bahwa Sekolah Tingi akan dilanda kejenuhan.

UNIVERSITAS TIMBUL NUSANTARA

fasibility studi untuk Universitas pun disusun dan pemilihan program studi diteliti, recruitment dosen tetap dilaksanakan. STIE-IBEK memerlukan waktu 5 tahun untuk mempersiapkan semua perangkat yang diperlukan untuk Universitas. diperlukan 5 tahun sebab sempat tertunda karena masalah Nasional yang bergejolak yang terjadi tahun 1998/2000, dimana agak  lama dampaknya menggangu penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE-IBEK.

dengan arahan Kasubsit maupun Direktur Pendidikan Pembelajaran, maka STIE-IBEK berhasil merampungkan semua persyaratan untuk menjadi Universitas yang disebut Universitas Timbul Nusantara pada tanggal 10 November 2006 dengan No. 261/D/0/2006 dengan 9 tambahan prodi S1 yaitu :

1. Ilmu hukum

2. Ilmu Komunikasi

3. Sastra Inggris

4. Teknik Informatika

5. Matematika

6. Biologi

7. Ilmu Perikanan

8. Arsitektur

9. Teknik Sipil

disamping S1 Akuntansi dan Manajemen dengan Magister Manajemen sehingga berjumlah 12 prodi.

UTIRA ingin menunjukkan kualitasnya seperti telah terkenal pada waktu masih STIE-IBEK khususnya dalam prodi Akuntansi. maka pada tahun 2007, UTIRA mengikuti STAN National Accounting Challanges 2007, diikuti oleh  73 Perguruan Tingi Negeri dan Swasta Se-Indonesia, Yaitu :

UI mengirimkan 3 Tim, UNPAD mengirimkan 2 Tim, STAN-3Tim, UTIRA-2 Tim, USU-1 Tim, Atmajaya-3 Tim, UNTAR-3 Tim, Andalas-2 Tim, UNPAR BAndung-3 Tim, Gunadarma-3 Tim, Mercubuana-3 Tim, Widyatama Bandung-3 Tim, Methodist Medan-2 Tim, UPN-1 Tim, Univ. Jambi-1 Tim, UHAMKA-1 Tim, Univ. Bengkulu-1 Tim, STIE Supra-1 tim, STIE-AD-1 Tim, UPB-1 Tim, UNNES-2 tim, UII-2 Tim, Unisula-2 Tim, Univ. Brawijaya-1 Tim, UNS-1Tim, UNESA-1Tim, STIKOM-1 Tim, UNPAR 1-Tim. dari jumlah 73 peserta ini 20 tim berhasil lolos kebabak berikutnya yaitu Bank Think Fast yaitu, UI-3tim, UGM-2tim, UTIRA-IBEK-1tim, STAN-3tim, Atmajaya-1tim, UNTAR-3tim, UNPAR-2tim, Univ.Patra-1tim, Univ.Methodist Medan-1tim, STIE-IBS-1tim.

Nampaknya dalam kelompok ini sangat mencengangkan juri dalam penguasaan peserta dalam Akuntansi komprehensif manajemen. Ternyata tim UI, nilai 215, Tim UTIRA-IBEK 203, Tim UNPAR 145, Tim UI 1-115, maka untuk babak berikutnya Tim UI 2 dan Tim UTIRA lolos. Karena 2 tim yang lolos untuk babak berikutnya, maka 10 kelompok lolos mengikuti Corporate Challenge. Satu (1) Tim 2 UI, (2) Tim 3 UI, (3) Tim I – UGM, (4) Tim 2 –UGM, (5) Tim 2 UNAIR Surabaya, (6) Tim 2 UNPAR Bandung, (7) Tim Univ.Patra Surabaya, (8) Tim 3 STAN,

Tim I Univ. Atmajaya Jogja, (10) Tim I UTIRA-IBEK. Nilai dari 10 besar itu adalah Tim 2 Univ.Patra Surabaya 680, Tim 2 UGM 660, Tim 3 STAN 615, Tim I UTIRA-IBEK 585, Tim 2 Airlangga 490, Tim 2 UI 480, Tim 2 UNPAR 425, Tim 2 UI 420, Tim 1 UGM 45, Tim Univ. Atmajaya 410. Kemudian tahap terakhir diadu dalam Future Accounting Challenge dan keluarlah berhasil akhir sebagai berikut

  • Ranking I          : Tim 2 UI
  • Ranking II         : Tim 2 Petra Surabaya
  • Ranking III       : Tim 2 Airlangga
  • Ranking IV    : Tim 1 UTIRA-IBEK
  • Ranking V         : Tim 2 UGM
  • Ranking VI       : Tim 2 STAN
  • Ranking VII     : Tim 3 UNPAR
  • Ranking VIII   : Tim 3 UI
  • Ranking IX      : Tim 3 UGM
  • Ranking X        : Tim 1 Univ. Atmajaya

kompetensi sangat melelahkan diikuti selama 3 bulan, namun semua puas memperoleh hasilnya. suatu prestasi yang sangat mengagunmkan

Seminar Pemberantasan Korupsi

UTIRA-IBEK Program S2 memprakarsai seminar untuk mengidentifikasi penghalang pembangunan yaitu salah satunya korupsi yang crucial untuk diatasi. UTIRA berhasil merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemberanasan korupsi dimana rumusan itu disampaikan pada Presiden RI, dan beliau menerimanya dengan baik per surat beliau No.BA 026078 tgl 30 November 2006.

Ditindak lanjuti oleh seminar pemberantasan korupsi oleh Fakultas Hukum UTIRA dengan KPK memberikan masukan yang lebih komprehensif pada KPK dan Presiden RI.

 

DIALOG DENGAN MENPAN

Sebagaimana telah ditemukan hasil seminar IBEK, adapun penghalang pembangunan nasional adalah: 1) Korupsi, 2) Birokrasi, 3) Infrastruktur.

Seminar IBEK dengan topik korupsi kerjasama dengan KPK, BPK dll telah diformulasikan dan diteruskan kepada Presiden. Infrastruktur juga telah dibahas dalam 6 koridor pembangunan ekonomi.

Reformasi birokrasi telah dibahas mengenai pentingnya peranan birokrasi dalam pembangunan walaupun jumlah mereka hanya 4 juta orang seluruh Indonesia. Namun setelah dilihat dari tahun ke tahun terjadi pembengkakan birokrasi yang rationya untuk administratif 65% dan hanya 35% untuk tenaga kreatif.

Karena birokrasi yang berperan dalam admnistrasi ini membengkak maka kecenderungan mata rantai menjadi panjang sehingga membebani badan usaha selain lambat tambah juga biaya makin besar. Panjangnya mata rantai ini terjadi dalam perizininan. Pembahasan dengan Menpan diberikan masukan sbb:

  1. Agar diadakan moratorium penerimaan pegawai 5 tahun.
  2. Tidak ada menerima PNS selama 5 tahun.
  3. PNS yang pensiun jangan diganti.
  4. PNS yang kurang produktif dan terlalu banyak berkecimpung di perizinan yang dilihat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dikurangi kalau perlu dipensiun secara dini
  5. PNS yang masuk yang berasal dari STIA ( SEKOLAH TIDAK IJAZAH ADA) dipecat
  6. Birokrasi harus dirampingkan.
  7. Struktur organisasi bisa ramping dan lebih lincah melayani.
  8. Ratio birokrasi administrasi diciutkan dari 65% ke 30% dan staff administratif 35% dan staf kreatif ke 70%.
  9. Kalau perlu suatu usaha tidak perlu minta ijin, cukup dilaporkan saja ke Pemda setempat tembusan ke departemen yang terkait.

Dialog dengan Gubernur Lemhannas menyangkut strategi nasional dimana diharapkan UTIRA dipersiapkan siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

 

 

Rencana Seminar

Rencana Seminar yang maha dahsyat sedang direncanakan yaitu:

  1. Bagaimanakah mendatangkan 57150 ton batangan emas yang tersimpan di Switzerland sebagai harta karun Indonesia yang disimpan oleh Bung Karno, yang 12 dipakai oleh negara-negara lain sebagai collateral dengan sewa akumulatif saat ini sudah mencapai 48.557 ton kalau dinilai semuanya sudah mencapai 3.2 trilliun US Dollar, kembali ke Indonesia.
  2. Seminar mengundang investor untuk menanamkan modalnya di 92 pulau terluar di Indonesia dengan tax holiday yang menarik dalam rangka memeratakan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Seminar ini direncakan untuk melibatkan Deplu, federal reserve Bank, IMF, Vatican dan Istana Kerajaan Inggris, dan Henry Kissinger, serta George soros sebagai Commissioner Federal Reserve Bank, untuk dipersembahkan pada Presiden RI. akan tetapi seminar besar ini biar diurungkan dulu, sebab konsentrasi fokus pada Tridharma Perguruan Tinggi Pelaksanaan Peraturan Menteri Ristek/ pendidikan Tinggi No. 44/2015

Permenristektinggi No.44/2015

Penangguhan  penyelenggaraan  seminar  ini  diputuskan  setelah  membaca Permenristektinggi No.44/2015 dimana cakupan dan penjelasan tentang Tridharma perguruan tinggi sangat jelas komprehensif serta integratif dan kontekstual.

Dalam mewujudkan Tridharma pendidikan tinggi ini harus dimulai dengan aktualisasi diri dalam pelaporan UTIRA dalam EPSBED sebagai dasar tayangan pada Forlab Dikti. Rektor telah menandatangani pernyataan Pakta Integritas, dimana butir-butir didalamnya harus terlaksana dengan laporan 2015/1 sudah diserahkan ke Kopertis 3, selambat-lambatnya tgl 15 Juni 2016.

Juga semua kompliance terhadap perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44/2015 secara konsekuen di patuhi dan dilaksanakan karena nilai pendidikan tinggi adalah terletak pada kepatuhannya pada UU/Peraturan yang berlaku.

INSPIRASI

 

Pembinaan Oleh Kopertis 3

Perubahan status STIE-IBEK menjadi Universitas Timbul Nusantara mempunyai konsekuensi berat dalam penyelenggaraan pembelajaran dan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, menyangkut:

  1. Memindahkan mahasiswa yang masih dalam proses belajar dari STIE-IBEK ke Universitas Timbul Nusantara
  2. Menyusun konversi mata kuliah yang telah diambil di STIE-IBEK ke Universitas Timbul Nusantara.
  3. Merekrut tenaga MIS untuk menangani pelaporan ke EPSBED.
  4. Merencanakan latihan dan training pada staff MIS/BAAK tentang pengisian dan designing program yang dituntut oleh EPSBED yang masih dalam taraf pengembangan dan pada saat itu perubahan dan peningkatan pelaporan terus oleh Dikti.

Syukurlah masa sulit itu dapat dilalui akhirnya laporan UTIRA ke EPSBED dari tahun 2006 s/d 2013 100% complete. Dan pada saat itu juga UTIRA berhasil mengisi borang untuk akreditasi semua program studi. Berdasarkan isian borang-borang itu BAN berkenan mengirimkan accessor untuk 10 program studi dan hasilnya adalah 7 program terakreditasi yaitu:

  1. Prodi S1 Manajemen No 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 tgl 18 Oktober 2012
  2. Prodi S2 MM No.012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 tgl 10 Januari 2013
  3. Prodi S1 Ilmu Hukum No.106/SK/BAN-PT/Ak/XV/S/IV/2013 tgl 4 April 2013
  4. Prodi S1 Sastra Inggris No.145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 tgl 23 Mei 2014
  5. Prodi S1 Matematika. No 377/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2014 tgl 27 September 2014
  6. Prodi S1 Akuntansi No.194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 tgl 5 Juli 2014
  7. Prodi S1 Perikanan & Kelautan No.275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/08/2018
  8. Prodi S1 Arsitektur No.275/AK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/8/2014
  9. Prodi S1 Ilmu Komunikasi No.275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/8/2014
  10. Prodi S1 Teknik Sipil Belum visitasi, telah mendapat fasilitas untuk bisa dievaluasi oleh lembaga akreditasi mandiri dan semua persyaratan sudah diserahkan pada BAN. Sementara SK Akreditasi belum diterbitkan status akreditasi prodi ini mengacu pada SE Dirjen No.160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013
  11. Prodi S1 Biologi No.530/BAN/LL/2013 tgl 18 April 2013. Belum cukup angka namun diperkenankan mengajukan kembali dengan mengacu pada Surat Dirjen No.160/E/Ak/2013 tgl 1 Maret 2013.
  12. Prodi S1 TI. Dimasukkan dalam pembinaan LAM. Semua persyaratan sudah masuk, sementara menunggu visitasi dan SK Akreditasi maka perlakua akreditasi prodi ini mengacu pada Surat Dirjen Dikti No.160/E/AK/2013, tgl 1 Maret 2013.

UTIRA dalam naungan Kopertis III berhasil selamat dapat melaksanakan amanat UU12/12 berkat motivasi dan dorongan Prof. Dr. Ilza Mayuni.

Peningkatan UTIRA

UTIRA dituntut meningkatkan kinerja dan kesiapan Fasilitas minimal mencapai standart minimum seperti diatur oleh Peraturan Menteri Ristek/Teknologi/Pendidikan Tinggi No.44/2015. Tuntutan makin meningkat, tentu perjuangan makin berat dan tetap memerlukan bimbingan/arahan dan pembinaan dari Koordinator Kopertis 3.

Juga dalam rangka pembinaan beliau menginstruksikan agar EPSBED 2015/1 harus sudah diserahkan pad atgl 15 Juni 2016. Untuk memenuhi deadline ini UTIRA telah bekerja keras setiap hari dari jam 10.30 pagi s/d 24 malam. UTIRA juga mendapat bantuan Dr. Wanardi dari IPB, serta 4 orang tenaga muda dari UI. Kerja keras ini tidak bisa dihindari karena laporan EPSBED UTIRA 2014/2 yang telah diterima Kopertis masih ditahan tidak di upload ke Dikti dan dimohon untuk dibuka karena belum juga terbuka. Barangkali Kopertis 3 ingin membuat UTIRA sadar dan harus melalui hardship yang tidak tanggung-tanggung.

Diterbitkan ulang pada tanggal 21 November 2018

REKTORAT UNIVERSITAS TIMBUL NUSANTARA